Biografi Zeno: Peletak Dasar Dialektika

Biografi Zeno

Biografi Zeno: Peletak Dasar Dialektika

Biografi Zeno

Zeno (+/- 490 – 430 SM) lahir di Elea, dan murid dari Parmenides. Sebagai murid dari Parmenides, ia dengan gigihnya mempertahankan ajaran gurunya dengan cara memberikan argumentasi secara baik. Sehingga di kemudian hari ia dianggap sebagai peletak dasar dialektika.
Menurut Aristoteles, Zenolah yang menemukan dialektika, yaitu suatu argumentasi yang bertitik tolak dari suatu pengandaian atau hipotesa, dan dari hipotesa tersebut ditarik suatu kesimpulan. Dalam melawan penentang-penentangnya kesimpulan yang diajukan Zeno dari hipotesa yang diberikan adalah suatu kesimpulan yang mustahil sehingga terbukti bahwa hipotesa itu adalah salah.
Sebagai contoh dalam mengemukakan hipotesa terhadap melawan gerak adalah:
a. Anak panah yang dilepaskan dari busurnya sebagai hal yang tidak bergerak, karena pada setiap saat anak panah tersebut berhenti di suatu tempat tertentu. Kemudian dari tempat tersebut bergerak ke suatu tempat pemberhentian yang lain, dan seterusnya…. Memang dikatakan anak panah tersebut melesat hingga sampai yang dituju, artinya perjalanan anak panah tersebut sebenarnya merupakan kumpulan pemberhentian-pemberhentian anak panah.
b. Achiles si jago lari yang termasyhur dalam mitologi Yunani tidak dapat menang melawan kura-kura, karena kura-kura berangkat sebelum Achiles, sehingga Achiles lebih dahulu harus melewati atau mencapai titik di mana kura-kura berada saat ia berangkat. Setelah Achiles berada di suatu titik, kura-kura tersebut sudah lebih jauh lagi, dan seterusnya sehingga jarak antara Achiles dan kura-kura selalu berkurang, akan tetapi tidak pernah habis.
Argumentasi Zeno ini selama 20 abad lebih tidak dapat terpecahkan orang secara logis. Baru dapat dipecahkan setelah para ahli matematika membuat pengertian limit dari seri tak terhingga.
Baca Juga :

Contoh Surat Kuasa

Contoh Surat Kuasa

Contoh Surat Kuasa

Contoh Surat Kuasa

Fungsi Surat Kuasa

Dalam buku yang ditulis oleh Suparjati, fungsi dari surat kuasa ialah sebagai salah satu bukti bahwa orang yang disebutkan namanya di dalam surat tersebut berhak atau berkewajiban untuk melakukan sesuai dengan isi surat kuasa.


Macam Macam Surat Kuasa

Nah berikut ini macam surat kuasa pada umumnya yaitu:

Surat Kuasa Perseorangan

Untuk pertama surat kuasa persorangan yaitu surat yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan sesuatu guna kepentingan pribadi sang pemberi kuasa. Contoh dari surat kuasa perseorangan ialah surat kuasa untuk mengambil pensiun gaji, surat kuasa untuk mengambil pesanan.

Surat Kuasa Kedinasan

Kedua surat kuasa kedinasan yang dikeluarkan oleh instansi/perusahaan, yaitu surat kuasa yang dibuat oleh suatu instansi/perusahaan atau oleh seorang pejabat/pimpinan yang diberikan kepasa bawahannya untuk melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan instansi misalnya surat kuasa untuk mengurus soal-soal ujian.

 

Sumber : https://www.gurupendidikan.co.id/surat-kuasa/

Makalah JARINGAN TUMBUHAN

Makalah JARINGAN TUMBUHAN

Makalah JARINGAN TUMBUHAN

Makalah JARINGAN TUMBUHAN

JARINGAN TUMBUHAN

Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda (meristem) dan jaringan dewasa (permanen)

  1. Jaringan Muda (Meristem)

Jaringam meristem adalah jaringan muda yang terdiri dari sekelompok sel-sel tumbuhan yang aktif  membelah. Ciri-ciri sel yang menyusun jaringan meristem adalah ukuran selnya kecil,sel berdinding tipis, mempunyai nukleus yang relatif besar,vakuola berukuran kecil, banyak mengandung sitoplasma, selnya berbentuk kubus.

Sel-sel meristem membelah terus untuk menghasilkan sel-sel baru, beberapa hasil pembelahan akan tetap berada dalam jaringan meristem dan disebut sel inisial atau sel permulaan. Sedangkan sel-sel baru yang digantikan kedudukannya oleh sel meristem disebut derivatif atau turunan.

Berdasarkan letaknya dalam tumbuhan, ada tiga macam meristem, yaitu : meristem apikal, lateral, dan interkalar.

 

Meristem apikal adalah meristem yang terdapat pada ujung akar dan pada ujung batang. Meristem apikal selalu  menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang.Pertumbuhan memanjang akibat aktivitas meristem apikal disebut pertumbuhan primer. Jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer.

Meristem interkalar atau meristem antara adalah meristem yang terletak diantara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Contoh tumbuhan yang memiliki meristem interkalar adalah batang rumput-rumputan (Graminae). Pertumbuhan sel  meristem  interkalar menyebabkan pemanjangan batang lebih cepat, sebelum tumbuhnya bunga. Meristem lateral atau meristem samping adalah meristem yang menyebabkan pertumbuhan skunder. Pertumbuhan skunder adalah proses pertumbuhan yang menyebabkan bertambah besarnya  akar dan batang tumbuhan. Meristem lateral disebut juga sebagai kambium. Kambium terbentuk dari dalam jaringan meristem yang telah ada pada akar dan batang dan membentuk jaringan skunder pada bidang yang sejajar dengan akar dan batang.

Sedangkan, dilihat dari asal terbentuknya, meristem dibedakan menjadi :

  1. Promeristem

Adalah jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih berada dalam masa embrional.

  1. Meristem Primer

Meristem Primer adalah meristem yang berkembang dari sel embrional. Meristem terdapat misalnya pada kuncup ujung batang dan ujung akar. Daerah meristematik di belakang promeristem mempunyai 3 jaringan meristem, yaitu : protoderma, prokambium, dan meristem dasar.

  1. Meristem Sekunder

Meristem Sekunder adalah meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi tetapi menjadi embrional sejati.

  1. Jaringan Dewasa (Permanen)

 

Jaringan Dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Sifat-sifat jaringan dewasa antara lain     :

  • Tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri.
  • Mempunyai ukuran yang relatif besar dibanding sel-sel meristem.
  • Mempunyai vakuola besar, sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selapuit yang menempel pada dinding sel.
  • Kadang-kadang selnya telah mati.
  • Selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya.
  • Di antara sel-selnya, dijumpai ruang-ruang antar sel.

 

Jaringan dewasa terdiri dari       :

  1. Jaringan Parenkim (Jaringan dasar)

Parenkim terdiri atas kelompok sel hidup yang bentuk, ukuran, maupun fungsinya berbeda-beda. Sel-sel parrenkim mampu mempertahankan kemampuannya untuk membelah meskipun telah dewasa sehingga berperan penting dalam regenerasi.

Sel-sel parenkim yang telah dewasa dapat bersifat meristematik bila lingkungannya memungkinkan. Jaringan parenkim terutama terdapat pada bagian kulit batang dan akar, mesofil daun, daging buah, dan endosperma biji.
Sel-sel parenkim juga tersebar pada jaringan lain, seperti pada parenkim xilem, parenkim, floem, dan jari-jari empelur.

Ciri utama sel parenkim adalah memiliki dinding sel yang tipis, serta lentur. Beberapa sel parenkim mengalami penebalan, seperti pada parenkim xilem. Sel parenkim berbentuk kubus atau memanjang dan mengandung vakuola sentral yang besar. Ciri khas parenkim yang lain adalah sel-selnya banyak memiliki ruang antarsel karena bentuk selnya membulat.
Parenkim yang mempunyai ruang antarsel adalah daun. Ruang antarsel ini berfungsi sebagai sarana pertukaran gas antar klorenkim dengan udara luar. Sel parenkim memiliki banyak fungsi, yaitu untuk berlangsungnya proses fotosintesis, penyimpanan makanan dan fungsi metabolisme lain. Isi sel parenkim bervariasi sesuai dengan fungsinya, misalnya sel yang berfungsi untuk fotosintesis banyak mengandung kloroplas. Jaringan yang terbentuk dari sel-sel parenkim semacam ini disebut klorenkim. Cadangan makanan yang terdapat pada sel parenkim berupa larutan dalam vakuola, cairan dalam plasma atau berupa kristal (amilum). Sel parenkim merupakan struktur sel yang jumlahnya paling banyak menyusun jaringan tumbuhan.
Ciri penting dari sel parenkim adalah dapat membelah dan terspesialisasi menjadi berbagai jaringan yang memiliki fungsi khusus. Sel parenkim biasanya menyusun jaringan dasar pada tumbuhan, oleh karena itu disebut jaringan dasar.

Berdasarkan fungsinya, parenkim dibagi menjadi bebrapa jenis jaringan, yaitu:

1) Parenkim Asimilasi

Biasanya terletak di bagian tepi suatu organ, misalnya pada daun, batang yang berwarna hijau, dan buah. Di dalam selnya terdapat kloroplas, yang berperan penting sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis.

2) Parenkim Penimbun

Biasanya terletak di bagian dalam tubuh, misalnya: pada empulur batang, umbi akaL umbi lapis, akar rimpang (rizoma), atau biji. Di dalam sel-selnya terdapat cadangan makanan yang berupa gula, tepung, lemak atau protein.


3) Parenkim Air

Terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah panas (xerofit) untuk menghadapi masa kering, misalnya pada tumbuhan kaktus dan lidah buaya.

4) Parenkim Udara

Ruang antar selnva besar, sel- sel penyusunnya bulat sebagai alat pengapung di air, misalnya parenkim pada tangkai daun tumbuhan enceng gondok.

 

Sumber : https://www.gurupendidikan.co.id/jaringan-tumbuhan/

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Negara Republik Indonesia Serikat

yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 ternyata berumur pendek. Bentuk susunan federal yang bukan bentuk atas kehendak rakyat, akibatnya muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali kedalam bentuk negara kesatuan. Gelombang tuntutan-tuntutan ini semakin lama semakin kuat sehingga pada akhirnya satu persatu negara-negara bagian menggabungkan diri kembali kepada Negara Republik Indonesia, hanya tinggal tiga negara bagian saja yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur dan Negara Republik Indonesia. Selain itu keadaan-keadaan di daerah sukar untuk dikontrol dan kewibawaan Pemerintah Negara Federal semakin berkurang di daerah. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka diadakan permusyawaratan yang diadakan antara Pemerintah Negara Reublik Indonesia Serikat dan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur.

Dalam permusyawaratan ini

dicapai keputusan bersama yaitu Persetujuan 19 Mei 1950 yang menyetujui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan daripada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, dan untuk itu akan diperlakukan sebuah Undang-Undang Dasar Sementara dari Kesatuan ini, yaitu dengan cara mengubah konstitusi Republik Indonesia Serikat sedemikian rupa sehingga essensi UUD 1945 yaitu Pasal 27, 29 dan 33 ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS termasuk didalamnya. Untuk melaksanakan persetujuan tersebut, dibentuklah sebuah Panitia bersama antara kedua pemerintah. Panitia ini merencanakan sebuah Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka melalui sebuah Pernyataan

Bersama tanggal 20 Juli 1950 disetujui rencana tersebut serta selekas-lekasnya disampaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia, dan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Bada Pekerja Komite Nasional Pusat untuk disahkan sehingga sebelum tanggal 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan sudah dapat terbentuk. Rencana ini disetujui dan pada akhirnya ditetapkannya Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 yang menetapkan perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara berdasarkan pada Pasal 190, Pasal 127a dan 191 ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Perubahan-perubahan mendasar dalam pelaksanaan ketatanegaraan menurut ketetapan UUDS 1950 dapat dilihat dari uraian Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950:
  1. Penghapusan Senat;
  2. DPRS terdiri dari atas gabungan DPR Republik Indonesia Serikat dan Badan Pekerja KNIP. Tambahan anggota atas penunjukan Presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua pemerintah; (untuk pertama kalinya, selanjutnya diatur dalam Pasal 56,57,58,59,60 dst.)
  3. DPRS bersama-sama dengan KNIP dinamakan Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam undang-undang yang baru; (selanjutnya diatur pada Pasal 91,92 dst)
  4. Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum berdasar atas satu orang anggota untuk tiap 300.000 penduduk, dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minoriteit; (Pasal 135 dst)
  5. Presiden adalah Presiden Soekarno; (diatur selanjutnya pada Pasal 45)
  6. Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementair; (Pasal 50,51,52 dst)
  7. Tentang jabatan Wakil Presiden dalam negara kesatuan selama sebelum Konstituante terbentuk, Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan tukar pikiran lebih lanjut. (Pasal 45 dst)
  8. Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaksud

dalam Undang-Undang Federal No. 7 tersebut, maka mulai dari itu bergantilah bentuk susunan Negara Serikat menjadi bentuk susunan Negara Kesatuan. Pergantian bentuk susunan tersebut dilakukan dengan jalan mengubah dan menyempurnakan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950.
Sama halnya dengan undang-undang dasar sebelumnya, UUDS adalah juga dimaksudkan bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 134: “Konstituante (sidang pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar ini”.
Sama seperti pendahulunya, perumus UUDS ini pun merasa dirinya belum lagi representatif untuk menetapkan sebuah Undang-Undang Dasar yang tetap, selain itu pembuatan UUDS ini dilakukan sekedar memenuhi kebutuhan akan perubahan bentuk susunan federal kedalam bentuk susunan kesatuan dan dilakukan tergesa-gesa. Itulah sebabnya dikemudian hari akan dibentuk sebuah yang representatif melalui hasil Pemilu yakni, Badan Konstituante yang bersama-sama Pemerintah membuat Undang-Undang Dasar yang tetap dan sempurna. Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 dilantik Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956, namun setelah bekerja dua setengah tahun lamanya, badan ini tidak pernah berhasil menentukan sebuah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu kebuntuan ini ditindaklanjuti melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945.
Meskipun Konstitusi RIS dan UUDS keduanya menganut sistem Parlementer, sebenarnya UUDS dalam merumuskan sistemnya lebih sempurna daripada Konstitusi RIS.
Baca Artikel Lainnya:

Mengenal Tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949

Mengenal Tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949

Mengenal Tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949

Mengenal Tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949
Mengenal Tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949

Dengan melihat adanya

perlawanan yang kuat dari pihak Republik untuk mempertahankan kemerdekaan dengan angkat senjata dan diplomasi, maka Belanda menyadari kemustahilan mendirikan pemerintahan seperti zaman Hindia Belanda dahulu. Oleh karena itu diusahakanlah jalan lain dengan rencana mendirikan sebuah Komite Indonesia Serikat dengan maksud untuk mendirikan sebuah Negara yang berbentuk Federal, sedangkan Negara Republik Indonesia yang telah berdiri secara de facto dimungkinkan untuk dimusnahkan atau setidak-tidaknya hanya akan dijadikan daerah sesempi-sempitnya. Situasi politik dalam negeri semakin memanas sejak Belanda melancarkan Agresi Militer hingga tahun 1948 yang melanggar Persetujuan Renville 17 Januari 1948 tentang pengakuan wilayah Republik Indonesia. Strategi Belanda ini tidak seperti yang diharap-harapkan, tetapi sebaliknya. Akhirnya PBB merasa perlu ikut campur menyelesaikan pertikaian ini.

Maka diusahakanlah adanya suatu konferensi

antara Negara Republik Indonesia dan Nederland. Dalam konferensi ini disertakan pula negara-negara bentukan Belanda “Byeenkomst voor Federal Overleg” (BFO). Diresmikanlah sebuah Konferensi bernama Konferensi Meja Bundar 2 November 1949 antara pihak Republik Indonesia, BFO dan Nederland serta Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI) dengan hasil didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada RIS dan didirikannya Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Sementara itu direncanakan sebuah Undang-Undang Dasar oleh delegasi Republik Indonesia bersama-sama dengan delegas BFO yang bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Konstitusi ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden RIS No. 48 Tahun 1950, Tanggal 31 Januari 1950, namun dinyatakan berlaku pada saat pemulihan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Konstitusi RIS ini merupakan kesepakatan Delegasi Republik Indonesia dengan Delegai Daerah-Daerah Bagian dan disetujui oleh Pemerintah RI dan Pemerintah masing-masing Daerah Bagian, KNI dan DPR dari masing-masing Daerah Bagian, pada tanggal 14 Desember 1949. Dengan berdirinya Negara RIS, dengan konstitusinya, maka Republik Indonesia hanya berstatus sebagai Negara Bagian saja dengan wilayah kekuasaan yaitu daerah yang disebut dalam Persetujuan Renville dan UUD 1945 hanya berstatus sebagai Undang-Undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia.

Konstitusi RIS ini

dimaksudkan hanya berlaku sementara, karena menurut Pasal 186 Konstitusi RIS ini ditentukan bahwa “Konstituante. (Sidang Pembuat Konstitusi) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan Konstitusi sementara ini”.
Sifat kesementaraannya ini disebabkan karena Pembentuk Undang-Undang Dasar merasa dirinya belum representatif untuk menetapkan sebuah Undang-Undang Dasar, selain daripada itu disadari pula bahwa pembuatan undang-undang dasar ini dilakukan dengan tergesa-gesa untuk sekedar memenuhi kebutuhan dibentuknya Negara Federal. Oleh karena itu dikemudian hari akan dibentuk Konstituante yang bersama-sama Pemerintah untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru, sempurna dan bersifat tetap.

Dalam penggantian UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1949

Pembukaan (Mukadimah) juga mengalami penggantian tetapi tetap memuat Pancasila dengan rumusan yang lebih singkat pada Sila ke 2 sampai ke 5. Umumnya penggantian ini adalah penggantian undang-undang dasar. Konstitusi RIS bukan ditetapkan MPR sebagaimana biasanya, tetapi ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
Kekuasaan berkedaulatan didalam negara RIS adalah Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (Pasal 1 ayat (2)). Badan pemegang kedaulatan juga merupakan badan pembentuk undang-undang yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, tanpa ikut Senat. Pemerintah yang dimaksud menurut Konstitusi RIS ialah Presiden dan Menteri-menterinya (Pasal 68). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi tanggung jawab kebijakan pemerintah adalah ditangan Menteri-menteri, baik secara bersama maupun untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri (Pasal 118).
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Konstitusi RIS dapat digolongkan kepada sistem yang menganut pertanggungjawaban menteri atau parlementer. Artinya apabila kebijakan menteri/para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka harus mengundurkan diri. Namun pada sistem ini selama berlakunya Konstitusi RIS belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan DPR yang ada belum didasarkan kepada pemilihan umum sesuai Pasal 111, tetapi masih DPR yang ditunjuk atas dasar Pasal 109 dan Pasal 110 Konstitusi RIS. Sedangkan Pasal 122 Konstitusi RIS menentukan “Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya”.
Didalam Pasal 69 Konstitusi RIS ditentukan bahwa Presiden adalah kepala negara, dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah bagian. Untuk memenuhi amanat Pasal 69 tersebut, maka pada tanggal 16 Desember 1949 telah diadakan pemilihan Presiden untuk wilayah Republik Indonesia Serikat untuk pertama kali dilakukan oleh wakil-wakil dari pemerintah negara/daerah bagian. Dari hasil pemilihan suara bulat memilih Soekarno yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat.
Sedangkan untuk pertama kali Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dibentuk berdasarkan pemilihan umum yang diamanatkan Pasal 111, maka pembentukannya masih berdasarkan Pasal 109 dan 110 Konstitusi RIS. Pasal 109 menentukan:
  1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat uang pertama, mengutus anggota-anggota dari daerah-daerah selebihnya yang tersebut dalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan perundingan bersama-sama oleh daerah-daerah bagian yang tersebut dalam pasal 2, kecuali Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan asas-asas demokrasi dan seboleh-bolehnya dengan perundingan dengan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 sub c, yang bukan daerah bagian.
  2. Untuk pembagian jumlah-jumlah anggota yang akan diutus diantara daerah-daerah itu, diambil sebagai dasar perbandingan jumlah jiwa rakyat daerah-daerah bagian tersebut.
Pasal 110 menentukan:
  1. Bagaimana caranya anggota diutus ke Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama, diatur oleh daerah-daerah bagian.
  2. Di mana pengutusan demikian tidak dapat terjadi dengan jalan pemilihan yang seumum-umumnya, pengutusan itu dapat dilakukan dengan jalan penunjukan anggota-anggota oleh perwakilan rakyat daerah-daerah bersangkutan, jika ada di situ perwakilan demikian.
Juga apabila, karena hal-hal yang sungguh, perlu diturut cara lain, yang diusahakan untuk mencapai perwakilan yang sesempurna-sempurnanya, menurut kehendak rakyat.
Dalam pelaksanaanya, belumpun dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR, Konstitusi RIS tidak berlaku lagi karena pada tanggal 17 Agustus 1950 disahkan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Oleh karena itu DPR adalah Dewan yang pertama dan terakhir kali yang disusun berdasarkan Pasal 109 dan 110 Konstitusi RIS. Disamping DPR terdapat pula Senat yang merupakan utusan-utusan yang mewakili daerah bagian. Anggota Senat ditunjuk oleh pemerintah negara bagian yakni 2 orang dari tiap negara bagian (Pasal 80).

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945
Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang dasar

ini diputuskan dan disahkan berlakunya oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan UUD 1945 ini dibuat oleh BPUPKI yang di pimpin oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat. UUD 1945 ini di diumumkan secara resmi dalam Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946 Tahun ke II No. 7.

Tata Cara perubahan  UUD 1945 diatur dalam Pasal 37, yakni:

  1. Untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir;
  2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.
Dilihat dari ketentuan perubahan tersebut, maka secara teoritis, UUD 1945 termasuk UUD yang rigid atau sulit diubah karena memerlukan persetujuan mayoritas mutlak (2/3 dari seluruh anggota MPR). Sedangkan MPR sendiri adalah sebuah lembaga permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari seluruh anggota DPR, ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Dengan demikian untuk mengubah UUD 1945 memerlukan prosedur yang panjang oleh lembaga yang anggotanya cukup banyak dan terdiri dari unsur-unsur yang beraneka ragam seperti perwakilan politik (DPR), unsur kedaerahan dan unsur fungsional.
Kemudian jika dilihat dari jumlah pasal-pasalnya, UUD 1945 termasuk yang sedikit jumlahnya, yakni hanya 37 pasal. Pasal-pasal UUD 1945 ini juga umum sifatnya sehingga dapat meyesuaikan dengan dirinya dengan perkembangan zaman. Hal tersebut disadari oleh para perumus UUD 1945 yang termuat dalam penjelasannya dengan kalimat:
“UUD hanya terdiri dari 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Philipina. Maka telah cukup jikalau undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, merubah dan mencabut. Demikianlah sistem undang-undang dasar.
Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat

Oleh karena itu, makin “supel” (elastic) sifat aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem undang-undang dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang (verouderd). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin undang-undang dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun undang-undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, undang-undang dasar itu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan kata lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam undang-undang dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang”.
Karena mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan sedikit pasalnya, maka dilihat dari teori yang kedua yaitu undang-undang dasar yang sedikit pasalnya, UUD 1945 termasuk supel dalam arti sulit dirubah atau tidak perlu banyak mengalami perubahan.

Dari ketentuan pada Aturan Tambahan UUD 1945

dapat disebutkan bahwa sifat dari UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI hanya untuk sementara saja. Sebagaimana yang berbunyi:
  1. Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam undang-undang dasar ini;
  2. Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar.
Namun, setelah Perang Asia Timur Raya berakhir, MPR belum juga terbentuk sesuai dengan keinginan Aturan Tambahan UUD 1945 tersebut. Hal ini disebabkan situasi dalam negeri yang sedang perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda yang diboncengi pihak sekutu. Sesudah perang selesai, NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri menjadi salah satu bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) itu. Maka UUD 1945 hanya berlaku di wilayah yang dikuasai RI saja. Setelah RIS bubar, digantikan oleh NKRI kembali, UUD 1945 sama sekali tidak berlaku lagi demikian juga Konstitusi RIS, keduanya digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.
Dalam praktek penyelenggaraan negara, terdapat perubahan yang berdasar pada situasi negara yang tidak kondusif saat itu namun tidak merubah secara formal UUD 1945, maka melalui Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 yang memuat bahwa pertanggungjawaban Menteri-menteri bukan lagi kepada Presiden tetapi kepada KNIP yang terkenal sebagai perubahan sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer. Dan kedudukan Presiden dengan sendirinya berubah dari kepala negara dan kepala eksekutif menjadi hanya kepala negara saja. Lebih jelas isi Maklumat tersebut adalah: “Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat”
Dari keputusan diatas, maka dapat disimpulkan:
  1. Komite Nasional Indonesia Pusat ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara bersama-sama dengan Presiden. (Terjadi perubahan praktek penyelenggaraan negara pada Pasal 3 UUD 1945).
  2. Komite Nasional Indonesia Pusat menetapkan bersama-sama Presiden Undang-undang yang boleh mengenai segala macam urusan Pemerintahan. (Terjadi perubahan  praktek penyelenggaran negara pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945).
  3. Karena gentingnya keadaan maka dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari dari KNIP diatas, akan dijalankan oleh Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada KNIP.
  4. Badan Pekerja saat itu tidak boleh lagi ikut campur tangan dalam kebijaksanaan Pemerintahan sehari-hari. Dimana pada masa sebelumnya Komite Nasional Indonesia sering ikut menyelenggarakan Pemerintahan membantu Presiden.
Perubahan kedua dalam praktek penyelenggaraan Negara adalah keluarnya Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945. Maklumat ini dimaksudkan untuk mengadakan pembaharuan terhadap susuan kabinet yang sebelumnya dibawah pimpinan Presiden menjadi susunan kabinet baru yang merupakan suatu Dewan yang diketuai oleh Perdana Menteri. Oleh karena itu terjadi perubahan konstelasi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dari Sistem Presidensial menjadi Parlementer.
Sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 tidak dikenal sistem pertanggungjawaban Menteri, artinya pertanggungjawaban Menteri kepada Badan Perwakilan, tetapi dipergunakan sistem pertanggungjawaban Presiden. Presiden bertanggungjawab kepada MPR. Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden bertanggungjawab kepada Presiden. Dikeluarkannya Maklumat tersebut, maka sejak saat itu Menteri-menteri yang diketuai Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan yang masih dipegang oleh KNIP. Sedangkan fungsi Presiden hanya sebagai Kepala Negara saja. Jadi dikeluarkannya Maklumat ini adalah menindaklanjuti perubahan praktek ketatanegaraan yang telah berubah dengan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden sebelumnya.

Dua BTS Combat Dukung Kesiapan Asian Games 2018

Dua BTS Combat Dukung Kesiapan Asian Games 2018

Dua BTS Combat Dukung Kesiapan Asian Games 2018
Dua BTS Combat Dukung Kesiapan Asian Games 2018

BANDUNG- Telkomsel menyiapkan 2 unit Compact Mobile BTS (COMBAT)

guna mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta.

General Manager Network Engineering and Project Jabotabek Jabar Telkomsel Nugroho Adi Wibowo mengatakan pihaknya juga telah mengoperasikan fasilitas terbaru BTS Lampsite di lebih dari 120 titik untuk memastikan kualitas jaringan prima tetap terjaga untuk cakupan indoor di setiap venue pertandingan, khususnya di Stadion Utama GBK, Stadion Istora Senayan, serta Lapangan Tenis Indoor Senayan.

“Upaya mengamankan jaringan untuk menyambut perhelatan Asian Games 2018

di Jakarta kini hampir selesai dan diharapkan akan beroperasi secara menyeluruh bersamaan dengan rampungnya renovasi seluruh venue pertandingan, khususnya di kawasan GBK,” kata Nugroho kepada wartawan di Bandung, Senin (12/2/2018).

Nugroho menjelaskan, dalam upaya pengamanan kualitas dan kapasitas jaringan Telkomsel di kawasan GBK, Telkomsel sudah mengoperasikan fasilitas jaringan BTS berteknologi 3G dengan frekuensi FDD 1,8 MHz serta jaringan 4G LTE terdepan dengan frekuensi TDD 2,3 MHz yang juga telah dilengkapi teknologi Massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output) yang akan menjadi solusi pengamanan akses broadband berkecepatan tinggi dengan tingkat traffick yang tinggi di saat yang bersamaan.

Pengamanan kualitas jaringan juga telah dilakukan Telkomsel untuk sejumlah BTS Macro

yang memang telah beroperasi sebelum proses renovasi kawasan komplek olahraga GBK.

“Peningkatan kapasitas layanan serta perluasan cakupan jangkauan telah dimaksimalkan untuk menjaga kepastian akses seluler yang prima, terutama dalam pemanfaatan layanan berbasis broadband,” jelas Nugroho.

Telkomsel sebagai official mobile partner perhelatan olah raga terbesar tingkat Asia tersebut memastikan pengamanan kualitas dan kapasitas layanan seluler di seluruh venue pertandingan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Telkomsel juga memanfaatkan momen ini untuk menguji kehandalan sejumlah teknologi jaringan terdepan yang secara khusus telah disiapkan guna menghadirkan kenyamanan komunikasi serta memastikan pengalaman koneksi jaringan broadband para pengunjung Asian Games nantinya tetap terjaga.

“Kami berharap pada saat berlangsungnya Asian Games 2018 di bulan Agustus, atlet dan pengunjung dapat menikmati akses broadband berkecepatan tinggi untuk mengabadikan momen keseruan gelaran tingkat Asia itu,” pungkasnya.

 

Baca Juga :

 

 

MPR: Penyerangan Ulama Dilakukan Sistematis

MPR Penyerangan Ulama Dilakukan Sistematis

MPR: Penyerangan Ulama Dilakukan Sistematis

MPR Penyerangan Ulama Dilakukan Sistematis
MPR Penyerangan Ulama Dilakukan Sistematis

BANDUNG,-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan

menduga serangan terhadap beberapa tokoh agama dilakukan secara sistematis. Pasalnya, ia melihat pola gerakan serangan itu ada skenario yang dilakukan.

Hal itu dikatakan Zulhas sapaan akrabnya disela Roadshow Seminar Motivasi yang bertajuk “Spirit of Indonesia” di Gedung Achmad Sanusi (BPU UPI), Bandung, Selasa (13/2/2018)

Zulhas mengimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap upaya

adu domba antar umat beragama yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Sepertinya dilakukan secara sistematis. Harus diwaspadai adalah upaya adu domba antar umat beragama,” ungkap Zulhas Selain itu, menyikap insiden yang terjadi, Zulhas juga menduga ada motif tertentu di balik kasus penyerangan terhadap pemuka agama.

Maka dari itu, ia mengimbau polisi bukan sekedar mengungkap pelakuny

a. Tapi mengungkap juga motif di balik penyerangan itu. “Serahkan sepenuhnya kepada polisi. Saya yakin polisi sangat profesional,”pungkasnya

 

Sumber :

http://softwarelivre.org/ojelhtc88/blog/examples-of-power-of-attorney-various-right-purposes

 

Libur Imlek Pengelola Bonbin Bandung Gelar Barongsai

Libur Imlek Pengelola Bonbin Bandung Gelar Barongsai

Libur Imlek Pengelola Bonbin Bandung Gelar Barongsai

Libur Imlek Pengelola Bonbin Bandung Gelar Barongsai
Libur Imlek Pengelola Bonbin Bandung Gelar Barongsai

BANDUNG- Hari Raya Imlek yang jatuh pada Jumat (15/02) lusa masuk

dalam kalender sebagai libur nasional dan menjadi momen pas untuk mewujudkan indahnya kebersamaan dalam kebhinekaan yang di isi dengan kegiatan positif dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya atas dasar Pancasila.

Atas dasar itulah Pengelola Kebun Binatang Bandung, akan menggelar berbagai kegiatan yang diharapkan  menjadi ajang pembelajaran bagi generasi muda dan anak-anak sebagai penerus bangsa dengan tema ‘Berbeda Tapi Satu Indonesia”.

Manager Komunikasi Kebun Binatang Bandung, Sulhan Syafi’i

mengatakan, pihaknya akan membuat berbagai kegiatan  melalui
Apresiasi Budaya Kolaborasi berbagai kebudayaan yang  ada di Indonesia, diantara pertunjukan atraksi Barongsai,  pahelaran budaya tradisional  hingga parade satwa.

“Kegiatan akan kita laksanakan, pada tanggal 17 dan 24 Februari 2018, waktu kegiatan pukul 10.00 WIB,” ucap Sulhan, kepada www.jabarprov.go.id, di Kebun Binatang Bandung, Rabu (14/02).

Sulhan berharap, kegiatan yang didukung oleh sejumlah lembaga

ini mampu menjadi momentum bagi masyarakat khususnya anak-anak khususnya pengunjung dalam memahami berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia.

“Kita juga memperkenalkan kepada pengunjung khususnya anak-anak tentang kebudayaan yang ada di Indonesia yang sangat beragam,” katanya

 

 

Sumber :

http://softwarelivre.org/ojelhtc88/blog/periodic-table-of-chemical-elements

Muspida dan Bobats Ditantang Lomba Masak

Muspida dan Bobats Ditantang Lomba Masak

Muspida dan Bobats Ditantang Lomba Masak

 

Muspida dan Bobats Ditantang Lomba Masak

Hari Ulang Tahun

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) RI Ke-72 yang juga masih rangkaian Festival Merah Putih, Kodim 0606 Kota Bogor menggelar lomba masak antar Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan Bogor Sahabats di halaman Makodim, jalan Jendral Sudirman, Kota Bogor, Minggu (20/08/2017) pagi.

Dandim 0606 Kota Bogor

Masing-masing peserta yang hadir diantaranya Dandim 0606 Kota Bogor Letkol Arm. Doddy Suhadiman, Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, Kapolsek Bogor Tengah Kompol Syaifuddin Gayo, dan dari Bogor Sahabats (Bobats) Hazairin Sitepu yang ditantang memasak (Battle Challange) dengan bahan-bahan masakan yang dirahasiakan.

Dibukanya penutup meja yang berisi bahan-bahan masakan oleh Cheff Hendro dari Komunitas Tukang Masak Bogor (KTMB) sebagai tanda dimulainya lomba masak dengan waktu selama 30 menit.

Dipandu Cheff Hendro para peserta dengan pakaian koki pada umumnya langsung mengambil bahan-bahan masakan, baik bumbu mentah ataupun bumbu yang sudah matang. “Nantinya hasil masakan peserta akan dinilai mulai dari kreativitas, tekstur, rasa dan presentasi menu yang disajikan,” kata Hendro.

Kompor gas yang sudah disiapkan pun dinyalakan dan wajan pun diletakkan diatasnya. Mereka meracik sendiri bumbu-bumbu yang sudah diambil dan disiapkan. Rupanya seluruh peserta memasak menu Nasi Goreng.

Car Free Day

Warga yang berada di area Car Free Day (CFD) pun terlihat mendatangi lokasi lomba yang mayoritas ibu-ibu karena ingin melihat aksi memasakan para peserta.

30 menit pun berlalu dan panitia menghentikan lomba, setelah dicicipi dan dinilai oleh tim juri akhirnya lomba masak nasi goreng ini dimenangkan Dandim 0606 Kota Bogor Letkol Arm. Doddy Suhadiman.

Festival Merah Putih

Doddy mengatakan lomba masak ini merupakan  salah satu rangkaian Festival Merah Putih. Selain itu, ada juga lomba kuliner membuat lapis talas khas kota Bogor terpanjang 17 meter dan lomba menghias tumpeng dengan tema kemerdekaan. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini,” katanya.

Lomba kuliner

Menurutnya, lomba kuliner membuat lapis talas terpanjang 17 meter ini baru pertama kali di Kota Bogor dengan tujuan mengenalkan kuliner asli Kota Bogor kepada masyarakat. “Kami berharap melalui acara ini kuliner kota Bogor semakin dikenal dan digemari masyarakat,” jelasnya.

 

Artikel terkait :