PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

 

Dinamika Aktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila yang dijadikan pijakan paling dasar, sekaligus menjadi identitas kebangsaan Indonesia selama ini, sepertinya menjadi konsep yang makin hilang dari ingatan publik. Dalam konteks bernegara, masyarakat menilai pemerintah belum mampu mengaktualisasi Pancasila dalam setiap kebijakan yang dibuatnya.

Ideologisasi yang dilakukan secara represif di tatar pendidikan mengarah pada pengultusan Pancasila sebagai simbol keramat. Ini dilakukan melalui langkah seperti pembacaan teks Pancasila di setiap upacara di setiap sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas, indoktrinasi melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), hingga pendidikan kewiraan di tingkat perguruan tinggi.

Kita sering mengalami kebingungan untuk menjabarkan serta mewujudkannya secara sistematis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah dengan mengadakan reinterpretasi dan rekonstruksi. Baik terhadap substansi masing-masing sila maupun terhadap keterkaitan antara satu sila dengan sila yang lainnya. Hal ini perlu dilakukan  untuk memprjelas substansi etika dan moral budaya bangsa dalam berpolitik, mengatur perekonomian, hubungan-hubungan sosial, dan berbagai lapangan perjuangan. Bahkan belakangan ini, banyak kalangan, khususnya para tokoh bangsa, membincangkan kembali relevansi Pancasila dengan kondisi bangsa saat ini..

Bertitik tolak dari visi bahwa pada dasarnya pancasila merupakan kontrak politik dan atau konsensus nasional di antara para pendiri negara yang secara simbolik mempresentasikan kemajmukan seluruh rakyat Indonesia dalam proses pembentukan sebuah negaranasional di indonesia yang didalamnya memuat norma-norma dasar (grundnorm) tentang kemerdekaan, tujuan negara, pernyataan kemerdekaan hubungan antara unsur-unsur negara, khususnya hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diikat oleh lima butir dasar negara.

Sesuai dengan asas negara hukum, norma dasar ini harus dijabarkan secara konsisten dan koheren ke dalam konstitusi, ditindaklanjuti dalam UU serta kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur negara dibawah pimpinan presiden.

Sesuai dengan asas kedaulatan rakyat, penindaklanjutan dan pelaksanaannya, maka seluruh rakyat Indonesia berhak untuk ikut serta di dengar suara, aspirasi dan kepentingannya. Dalam hal ini rakyat tidak hanya diperlakukan sebagai sekedar obyek dalam kehidupan bernegara.

Sesuai dengan titik tolak diatas, dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengaktualisasikan pancasila secara kelembagaan dan secara operasional dalam struktur dan proses kehidupan berbangsa dan bernegara dengan langkah sebagai berikut :

Pertama, perlu kita sadari bahwa masing-masing dari lima sila ini tidak berada dalam satu kategori yang sama. Dalam terminologi instrumen HAM dewasa ini, substansi yang terkandung dalam Sila Pertama adalah disifatkan sebagai non derogeble right (hak asasi yang tidak dapat dikurangi kapanpun, oleh siapapun dan dalam keadaan apapun). Dalam hal ini Negara bukan saja tidak dapat mencampuri hak atas kebebasan beragama, namun juga harus melindungi setiap rakyatnya, apapun agama dan kepercayaan yang dianutnya, tanpa adanya diskriminasi apapun juga.

Makna yang terkandung dalamm sila ini antara lain adalah :

  1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  1. Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
  2. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
  3. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.

Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradap dapat dimaknai sebagai pengakuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menurut piagam PBB diartikan sebagai common standards of achievements all peoples and all nations, sebagai tolok ukur kinerja bersama (yang harus diwujudkan ) oleh seluruh manusia dan seluruh bangsa-bangsa. Sehingga selain harus memahami instrumen hukum nasional HAM, seluruh rakyat harus pro aktif dalam menikdaklanjutinya sesuai dengan bidangnya masing-masing.. Karena pelaksanaannya pada dasarnya tidak akan menemui banyak kesulitan dalam penegakannya. Apalagi sejak tahun 1993 telah dibentuk komisi nasional HAM.

Makna yang terkandung dalamm sila ini antara lain adalah :

  1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
  2. Saling mencintai sesama manusia.
  3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
  4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
  5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
  6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

 

Sumber : https://www.ayoksinau.com/