Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945
Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang dasar

ini diputuskan dan disahkan berlakunya oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan UUD 1945 ini dibuat oleh BPUPKI yang di pimpin oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat. UUD 1945 ini di diumumkan secara resmi dalam Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946 Tahun ke II No. 7.

Tata Cara perubahan  UUD 1945 diatur dalam Pasal 37, yakni:

  1. Untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir;
  2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.
Dilihat dari ketentuan perubahan tersebut, maka secara teoritis, UUD 1945 termasuk UUD yang rigid atau sulit diubah karena memerlukan persetujuan mayoritas mutlak (2/3 dari seluruh anggota MPR). Sedangkan MPR sendiri adalah sebuah lembaga permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari seluruh anggota DPR, ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Dengan demikian untuk mengubah UUD 1945 memerlukan prosedur yang panjang oleh lembaga yang anggotanya cukup banyak dan terdiri dari unsur-unsur yang beraneka ragam seperti perwakilan politik (DPR), unsur kedaerahan dan unsur fungsional.
Kemudian jika dilihat dari jumlah pasal-pasalnya, UUD 1945 termasuk yang sedikit jumlahnya, yakni hanya 37 pasal. Pasal-pasal UUD 1945 ini juga umum sifatnya sehingga dapat meyesuaikan dengan dirinya dengan perkembangan zaman. Hal tersebut disadari oleh para perumus UUD 1945 yang termuat dalam penjelasannya dengan kalimat:
“UUD hanya terdiri dari 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Philipina. Maka telah cukup jikalau undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, merubah dan mencabut. Demikianlah sistem undang-undang dasar.
Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat

Oleh karena itu, makin “supel” (elastic) sifat aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem undang-undang dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang (verouderd). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin undang-undang dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun undang-undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, undang-undang dasar itu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan kata lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam undang-undang dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang”.
Karena mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan sedikit pasalnya, maka dilihat dari teori yang kedua yaitu undang-undang dasar yang sedikit pasalnya, UUD 1945 termasuk supel dalam arti sulit dirubah atau tidak perlu banyak mengalami perubahan.

Dari ketentuan pada Aturan Tambahan UUD 1945

dapat disebutkan bahwa sifat dari UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI hanya untuk sementara saja. Sebagaimana yang berbunyi:
  1. Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam undang-undang dasar ini;
  2. Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar.
Namun, setelah Perang Asia Timur Raya berakhir, MPR belum juga terbentuk sesuai dengan keinginan Aturan Tambahan UUD 1945 tersebut. Hal ini disebabkan situasi dalam negeri yang sedang perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda yang diboncengi pihak sekutu. Sesudah perang selesai, NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri menjadi salah satu bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) itu. Maka UUD 1945 hanya berlaku di wilayah yang dikuasai RI saja. Setelah RIS bubar, digantikan oleh NKRI kembali, UUD 1945 sama sekali tidak berlaku lagi demikian juga Konstitusi RIS, keduanya digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.
Dalam praktek penyelenggaraan negara, terdapat perubahan yang berdasar pada situasi negara yang tidak kondusif saat itu namun tidak merubah secara formal UUD 1945, maka melalui Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 yang memuat bahwa pertanggungjawaban Menteri-menteri bukan lagi kepada Presiden tetapi kepada KNIP yang terkenal sebagai perubahan sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer. Dan kedudukan Presiden dengan sendirinya berubah dari kepala negara dan kepala eksekutif menjadi hanya kepala negara saja. Lebih jelas isi Maklumat tersebut adalah: “Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat”
Dari keputusan diatas, maka dapat disimpulkan:
  1. Komite Nasional Indonesia Pusat ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara bersama-sama dengan Presiden. (Terjadi perubahan praktek penyelenggaraan negara pada Pasal 3 UUD 1945).
  2. Komite Nasional Indonesia Pusat menetapkan bersama-sama Presiden Undang-undang yang boleh mengenai segala macam urusan Pemerintahan. (Terjadi perubahan  praktek penyelenggaran negara pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945).
  3. Karena gentingnya keadaan maka dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari dari KNIP diatas, akan dijalankan oleh Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada KNIP.
  4. Badan Pekerja saat itu tidak boleh lagi ikut campur tangan dalam kebijaksanaan Pemerintahan sehari-hari. Dimana pada masa sebelumnya Komite Nasional Indonesia sering ikut menyelenggarakan Pemerintahan membantu Presiden.
Perubahan kedua dalam praktek penyelenggaraan Negara adalah keluarnya Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945. Maklumat ini dimaksudkan untuk mengadakan pembaharuan terhadap susuan kabinet yang sebelumnya dibawah pimpinan Presiden menjadi susunan kabinet baru yang merupakan suatu Dewan yang diketuai oleh Perdana Menteri. Oleh karena itu terjadi perubahan konstelasi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dari Sistem Presidensial menjadi Parlementer.
Sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 tidak dikenal sistem pertanggungjawaban Menteri, artinya pertanggungjawaban Menteri kepada Badan Perwakilan, tetapi dipergunakan sistem pertanggungjawaban Presiden. Presiden bertanggungjawab kepada MPR. Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden bertanggungjawab kepada Presiden. Dikeluarkannya Maklumat tersebut, maka sejak saat itu Menteri-menteri yang diketuai Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan yang masih dipegang oleh KNIP. Sedangkan fungsi Presiden hanya sebagai Kepala Negara saja. Jadi dikeluarkannya Maklumat ini adalah menindaklanjuti perubahan praktek ketatanegaraan yang telah berubah dengan ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden sebelumnya.