Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Negara Republik Indonesia Serikat

yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 ternyata berumur pendek. Bentuk susunan federal yang bukan bentuk atas kehendak rakyat, akibatnya muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali kedalam bentuk negara kesatuan. Gelombang tuntutan-tuntutan ini semakin lama semakin kuat sehingga pada akhirnya satu persatu negara-negara bagian menggabungkan diri kembali kepada Negara Republik Indonesia, hanya tinggal tiga negara bagian saja yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur dan Negara Republik Indonesia. Selain itu keadaan-keadaan di daerah sukar untuk dikontrol dan kewibawaan Pemerintah Negara Federal semakin berkurang di daerah. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka diadakan permusyawaratan yang diadakan antara Pemerintah Negara Reublik Indonesia Serikat dan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur.

Dalam permusyawaratan ini

dicapai keputusan bersama yaitu Persetujuan 19 Mei 1950 yang menyetujui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan daripada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, dan untuk itu akan diperlakukan sebuah Undang-Undang Dasar Sementara dari Kesatuan ini, yaitu dengan cara mengubah konstitusi Republik Indonesia Serikat sedemikian rupa sehingga essensi UUD 1945 yaitu Pasal 27, 29 dan 33 ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS termasuk didalamnya. Untuk melaksanakan persetujuan tersebut, dibentuklah sebuah Panitia bersama antara kedua pemerintah. Panitia ini merencanakan sebuah Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka melalui sebuah Pernyataan

Bersama tanggal 20 Juli 1950 disetujui rencana tersebut serta selekas-lekasnya disampaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia, dan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Bada Pekerja Komite Nasional Pusat untuk disahkan sehingga sebelum tanggal 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan sudah dapat terbentuk. Rencana ini disetujui dan pada akhirnya ditetapkannya Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 yang menetapkan perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara berdasarkan pada Pasal 190, Pasal 127a dan 191 ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Perubahan-perubahan mendasar dalam pelaksanaan ketatanegaraan menurut ketetapan UUDS 1950 dapat dilihat dari uraian Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950:
  1. Penghapusan Senat;
  2. DPRS terdiri dari atas gabungan DPR Republik Indonesia Serikat dan Badan Pekerja KNIP. Tambahan anggota atas penunjukan Presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua pemerintah; (untuk pertama kalinya, selanjutnya diatur dalam Pasal 56,57,58,59,60 dst.)
  3. DPRS bersama-sama dengan KNIP dinamakan Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam undang-undang yang baru; (selanjutnya diatur pada Pasal 91,92 dst)
  4. Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum berdasar atas satu orang anggota untuk tiap 300.000 penduduk, dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minoriteit; (Pasal 135 dst)
  5. Presiden adalah Presiden Soekarno; (diatur selanjutnya pada Pasal 45)
  6. Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementair; (Pasal 50,51,52 dst)
  7. Tentang jabatan Wakil Presiden dalam negara kesatuan selama sebelum Konstituante terbentuk, Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan tukar pikiran lebih lanjut. (Pasal 45 dst)
  8. Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaksud

dalam Undang-Undang Federal No. 7 tersebut, maka mulai dari itu bergantilah bentuk susunan Negara Serikat menjadi bentuk susunan Negara Kesatuan. Pergantian bentuk susunan tersebut dilakukan dengan jalan mengubah dan menyempurnakan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950.
Sama halnya dengan undang-undang dasar sebelumnya, UUDS adalah juga dimaksudkan bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 134: “Konstituante (sidang pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar ini”.
Sama seperti pendahulunya, perumus UUDS ini pun merasa dirinya belum lagi representatif untuk menetapkan sebuah Undang-Undang Dasar yang tetap, selain itu pembuatan UUDS ini dilakukan sekedar memenuhi kebutuhan akan perubahan bentuk susunan federal kedalam bentuk susunan kesatuan dan dilakukan tergesa-gesa. Itulah sebabnya dikemudian hari akan dibentuk sebuah yang representatif melalui hasil Pemilu yakni, Badan Konstituante yang bersama-sama Pemerintah membuat Undang-Undang Dasar yang tetap dan sempurna. Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 dilantik Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956, namun setelah bekerja dua setengah tahun lamanya, badan ini tidak pernah berhasil menentukan sebuah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu kebuntuan ini ditindaklanjuti melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945.
Meskipun Konstitusi RIS dan UUDS keduanya menganut sistem Parlementer, sebenarnya UUDS dalam merumuskan sistemnya lebih sempurna daripada Konstitusi RIS.
Baca Artikel Lainnya: