Paradigma Pendidikan Murah

Table of Contents

Paradigma Pendidikan Murah

Paradigma pendidikan tidak mahal – Pendidikan tidak mahal masih menjadi paradigma bagi pihak yang tentang dengan dunia pendidikan di negeri ini. Terutama sekali pihak orangtua siswa yang menjadi penanggung jawab cost pendidikan anak.

Apalagi di sedang kondisi perekonomian yang makin tidak menentu. Kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), tarif basic listrik (TDL) udah membawa dampak kenaikan harga barang kebutuhan lainnya. Tidak cuma sampai di situ, bea dan jasa ikut-ikutan naik.

Jika seluruh harga barang, tarif, bea dan jasa makin melambung. Impian akan terwujudnya pendidikan tidak mahal makin melayang jauh di angkasa. Orang tua yang mempunyai anak umur sekolah akan banyak mengeluh dan mengurut dada.

Ancaman anak akan putus sekolah udah menganga di depan mata. Ini terlampau tidak diinginkan untuk kelangsungan pendidikan anak.

Pemerintah sebetulnya tidak dulu tinggal diam. Sejak sebagian th. yang lalu udah berusaha mengantisipasi barangkali efek perekonomian pada pendidikan anak. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 berkenaan Sistem Pendidikan Nasional udah mengakomodir pendidikan anak.

Anak yang berusia 7 sampai 15 th. harus ikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan pemerintah area menjamin terlaksananya harus belajar bagi anak minimal jenjang pendidikan basic tanpa memungut biaya.

Menindaklanjuti undang-undang tersebut , pemerintah udah meluncurkan sebuah program ekslusif bersifat BOS (dana operasional sekolah). Program ini udah terlampau memasyarakat . Tujuan utama program ini adalah untuk meringankan beban orangtua pada cost pendidikan anak untuk menyukseskan program harus belajar 9 tahun.

Sebagian orangtua yang membaca keputusan dalam pelaksanaan BOS menghendaki pendidikan di Indonesia akan gratis (?). Sebagian lagi menginginkan cost pendidikan tidak mahal karena sebagian cost operasional sekolah udah ditanggung oleh BOS.

Program pemerintah untuk melepas siswa dari pungutan ini belum sanggup raih sasaran secara optimal. Dana BOS mempunyai batasan-batasan agar tidak sanggup mengakomodasi seluruh cost pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Akibatnya, sebagian kebutuhan pelaksanaan pendidikan di sekolah masih dibebankan kepada orangtua siswa. Sementara itu, cost kebutuhan harian dan perlengkapan sekolah anak tidak sanggup diakomodasi oleh dukungan BOS.

Kecuali, anak yang berasal dari keluarga tidak cukup sanggup dan rawan terancam putus sekolah. Siswa kategori ini harus dibebaskan dari bebrbagai pungutan dan mendapat dukungan perlengkapan dan juga kebutuhan harian sekolah.

Memang, jangkauan dana BOS sampai pas ini baru pada jenjang pendidikan basic dan menengah. Hal ini sepertinya untuk menyukseskan program harus belajar 9 tahun. Impian orangtua, program ini akan berlanjut pada harus belajar 12 th. yang terlalu mungkin dukungan BOS akan diterapkan terhitung pada jenjang SMA/Sederajat.

Sepertinya, cost pendidikan tidak mahal belum akan terwujud menjadi kenyataan. Iuran yang dipungut tiap tiap th. lewat komite sekolah belum akan berhenti pas program peningkatan kualitas sekolah masih jalan. Berbagai sumbangan masih terpaksa dipungut oleh pihak sekolah.

Namun diharapkan, pihak sekolah tidak terlampau memberatkan orangtua siswa dalam menetapkan besarnya iuran. Apalagi sampai memaksa orangtua, mengancam siswa untuk dikeluarkan dari sekolah. Ini adalah tindakan yang melanggar hak anak untuk meraih pendidikan yang layak.

Yang lebih penting, keputusan apa pun untuk memungut iuran atau sumbangan yang dipungut pihak sekolah harus lewat musyawah yang melibatkan seluruh unsur yang tentang pendidikan.

Orangtua siswa, siswa (pengurus OSIS), guru, pemuka masyarakat , pemerintah setempat dan seluruh anggota komite harus terlibat dalam menetapkan style dan besarnya iuran. Program yang akan dikerjakan haruslah mengerti dan transparan. Semoga.

Baca Juga :