Mencari Payung Kebebasan di Iklim Demokrasi

Mencari Payung Kebebasan di Iklim Demokrasi

Mencari Payung Kebebasan di Iklim Demokrasi

Mencari Payung Kebebasan di Iklim Demokrasi
Mencari Payung Kebebasan di Iklim Demokrasi

Indonesia merupakan sebuah negara yang dari awal berdiri sepakat untuk memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Dapat dipastikan bahwa para founding father sangat paham apa yang akan diberikan oleh sistem demokrasi bagi negara ini. Terlepas dari konteks sejarah panjang demokrasi yang pernah dialami Indonesia dengan berbagai catatan kelamnya, pada dasarnya demokrasi merupakan sistem yang menjamin sebuah iklim kebebasan bagi rakyat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan asal katanya, demos berarti rakyat, krator/kratein berarti kekuasaan, maka demokrasi memiliki makna yaitu rakyat berkuasa atau government by the people. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Leggett yang juga menganggap demokrasi sebagai dasar filosofis hakiki dari kebebasan.
Pasca Orde Baru, banyak tuntutan yang diajukan oleh para pelaku reformasi salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Hal itu bukanlah barang baru di undang-undang kita, karena sudah ada pada pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Adanya pasal yang mengatur kebebasan menyatakan pendapat tersebut membuat lengkap demokrasi yang dimiliki Indonesia. Namun, kenyataan yang terjadi tidak seindah apa yang ditulis dalam naskah UUD 1945 tersebut. Soeharto dan kawan-kawannya telah mengamputasi tangan-tangan kebebasan yang diberikan UUD 1945, implementasinya adalah kebebasan hanya terjadi pada lingkup hati sendiri karena apabila ia keluar menjalar di arena publik maka seketika akan dibisukan oleh senjata. Orde Baru memang memiliki cerita tersendiri dalam sejarah kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia. Terlepas dari kondisi tersebut, ada angin segar ketika Soeharto lepas dari jabatan presiden. Ia menjadi simbol runtuhnya sebuah kedigdayaan penguasa yang selama ini menjadi leviathan bagi rakyatnya. Selain itu, lengsernya Soeharto seolah menjadi stimulan efektif bagi suburnya iklim kebebasan menyatakan pendapat tanpa takut dengan bayang-bayang pembisuan. Dengan demikian freedom of speech dapat diwujudkan di negara demokrasi ini.
Moment reformasi lebih berwarna saat disahkannya Undang-undang No. 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, adanya perubahan kedua UUD 1945 yang melahirkan pasal 28E ayat 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, semua itu menjadi langkah awal yang menuntun bangsa ini untuk merasakan makna kebebasan itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu, bangsa ini mulai terbiasa dengan iklim demokrasi yang mereka buat sendiri dengan berbagai ornamennya. Bangsa Indonesia mulai mengetahui bagaimana bebasnya dalam menyatakan pendapat di ruang publik tanpa takut ada senapan dihadapan. Aksi demonstrasi para mahasiswa dan buruh mulai bermunculan ketika ada sebuah kebijakan pemerintah yang mengganggu hak mereka. Bangsa ini belajar bagaimana menjadi sebuah bangsa yang mampu menghias rumahnya dengan berbagai aksesoris kebebasan yang bertanggung jawab.

Bukan hal yang tidak mungkin ketika kebijakan yang berisi jaminan kebebasan berpendapat telah dibuat maka tidak ada lagi penyelewengan terhadapnya. Beberapa kasus pelanggaran hak kebebasan menyatakan pendapat tidak sulit ditemukan. Kasus-kasus tersebut misalnya penahanan Prita Mulyasari seorang ibu rumah tangga yang mengeluhkan melalui social media internet tentang pelayanan rumah sakit yang diterimanya, penggerebekan yang dilakukan aparat dan salah satu organisasi massa pada saat diskusi bedah buku oleh Irshad Manji tentang Liberty and Love, dan masih banyak lagi. Beberapa kasus yang sempat berhasil mencuri perhatian masyarakat tersebut merupakan bukti bahwa masih ada ancaman bagi kebebasan menyatakan pendapat di ruang public bahkan di media cyber sekalipun.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa payung kebebasan di negeri ini belum sepenuhnya terbuka. Hal tersebut menjadi PR besar bagi bangsa ini untuk sesegera mungkin diwujudkan secara ideal. Kebebasan berpendapat adalah hal yang fundamental bagi manusia.

Sumber https://multi-part.co.id/mobile-doc-scanner-apk/