Standar Operasional Prosedur
By: Date: July 3, 2020 Categories: Pendidikan

Standar Operasional Prosedur

Prosedur pengoperasian standar (SOP) adalah rutin yang memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan setap hari. Apakah publik sedang membicarakan kepolisian dalam patroli membuat keputusan cepat mengenai apakah seseorang berbahaya atau pekrja insidental (caseworker) Administrasi Jaminan Sosial memutuskan tentang kecakapan seseorang karena keuntungannya, ditemukan bahwa SOP ini umumnya digunakan. Alasan SOP banyak digunakan dan efek SOP dalam implementasi kebijakan di uji dalam bagian ini.

2.1.1.      Alasan Membuat SOP

SOP menghemat waktu, dan waktu adalah berharga. Jika pekerja insidental (caseworker) harus menciptakan suatu aturan baru untuk setiap hari klien potensial, beberapa masyarakat akan dibantu. Sehingga petunjuk yang rinci ditulis untuk mencakup sebanyak mungkin situasi khusus sebagaimana para pejabat bisa antisipasi. SOP juga membawa keseragaman ke dalam organisasi kompleks, dan pengadilan adalah lebih baik dilayani jika peraturan diterapkan secara seragam. Adalah benar bagi implementasi kebijakan kesejahteraan yang mendistribusikan keuntungan kepada yang membutuhkan, sebagaimana untuk kebijakan undang-undang kriminal yang memberikan sanksi. Keseragaman juga membuat personalia tidak bisa ditukar. Seorang tentara bisa di transfer pada tempat manapun di dunia dan masih tau cara menjalankan sebuah fungsi dengan mengacu pada buku petunjuk yang tepat.

Sering kali SOP perlu karena kurangnya sumberdaya. Para pejabat biasanya kurang staf untuk riset masalah seluruhnya, meskipun mereka mesti mampu membuat keputusan secara cepat. Dengan demikian, situasi kompleks disederhanakan. Sebagai ganti dari evaluasi seksama setiap kemampuan siswa individu, guru yang sibuk mungkin bergantung pada isyarat, semacam sikap siswa, perkataan, pakaian, sikap, orang tua, atau perilakunya, sebagai dasar keputusan mengenai seleksi disiplin atau arah.

Sebuah studi implementasi undang-undang Massachusetts mengungkapkan dalam hal ini. Hukum mewajibkan distrik sekolah untuk mengdentifikasikan, menilai, dan mengacu anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus dan mengembangkan berbagai rencana untuk pendidikannya. Undang-undang menciptakan sejumlah beban kertas kerja yang besar untuk para pejabat sekolah dan banyak meningkatkan beban kerja. Sebelum melewati hukum ini, beberapa anak harus dievaluasi dan lebih sedikit orang terlibat di dalam proses evaluasi. Setelah pemberlakuan, rencana pendidikan harus dituliskan lebih rinci lagi, diselesaikan lebih cepat, dan disirkulasikan hingga kepada audiensi yang lebih luas. Personalia sekolah kekurangan (Short-handed) dan tidak bisa melakukan apa saja yang hukum syaratkan. Kurangnya sumber daya menciptakan sebuah ketegangan yang tidak terelakkan lagi diantara pendidikan individualisasi dan pengolahan massa.

Para pejabat sekolah Massachusetts dipaksa untuk membagi (cut corners). Mereka tidak membantu semua kebutuhan pendidikan siswa relevan, dan mereka menjadwalkan penilaian dalam hubungannya dengan anak-anak yang tidak memungkinkan untuk membebani biaya utang ekstra sistem sekolah. Anak-anak yang memenuhi kebutuhan personalia sekolah yang ingin mempraktekkan bidang studinya individualnya juga menerima perhatian khusus. Para pejabat sekolah mengurangi waktu dimana para pejabat siswa dialokasikan untuk spesialis, menghargai kelompok di atas perlakuan individu, dan memakai spesialis dalam pelatihan bukan para instruktur yang berpengalaman. Mereka juga membenturkan (short-circuited) persyaratan untuk menyelesaikan formulir dan untuk mengkuti prosedur yang dialoksasikan untuk mengalokasikan kepentingan orang tua. Dengan demikian, ada sebuah kebutuhan konstan untuk menrutinisasikan, untuk mengalokasikan sumberdaya, dan untuk mendefinisikan tugas dalam berbagai cara dimana solusi yang bisa diterima diberikan kepada permintaan kebijakan baru.

Sumber :

https://nomorcallcenter.id/