Ruang Lingkup Materi dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan
By: Date: July 6, 2020 Categories: Kesehatan

Ruang Lingkup Materi dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 38/DIKTI/Kep/2002 pada pasal 4 dinyatakan bahwa subsatansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut.
a. Pengantar
  •  Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar kelompok MPK
  •  Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
b. Hak asasi manusia
  •  Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia hidup didunia.
  •  Penghargaan dan penghormatan atas hak-hak manusia dengan perlindungan hukum.
c. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
  •  Proses berbangsa dan bernegara
  •  Hak
  •  Kewajiban
d. Belanegara
  •  Makna bela negara
  •  Implementasi bela negara
  •  Demokrasi
  •  Demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Wawasan Nusantara
  •  Latar belakang filosofis wawasan nusantara
  •  Implementasi wawasan nusantara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
f. Ketahanan Nasional
  •  Konsep ketahanan nasional yang dikembangkan untuk menjamin kelngsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.
  • Fungsi ketahanan nasional sebagai kondisi doktrin dan metode dalam kehidupan dan perdagangan bebas.
g. Politik Strategi Nasional
  • Politik dan strategi nasional sebagai politik nasional dan strategi nasional untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi kehidupan dan perdagangan bebas
  • Politik nasional sebagai hakikat material politik negara
  • Strategi nasional sebagai hakikat seni dan ilmu politik pembangunan nasional.
Bila dicermati dari substansi kajian Pendidakan Kewarganegaraan di atas, telah mengarah pada paradigma demokrasi, sekaligus untuk memperkecil anggapan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mengandung kelemahan. Kelemahan yang dimaksud sebagaimana yang dikemukakan oleh Winataputra (1999) bahwa materi pendidikan kewarganegaraan menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang mendasar pada tingkatan paradigma, sehingga telah mengakibatkan ketidak jelasan, baik dalam tataran konseptual maupun tataran praksis. Kelemahan-kelemahan tersebut, yaitu (1) kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan; (2) penekanan yang sangat berlebihan pada proses pendidikan moral behavioristik, terperangkap pada proses penanaman nilai yang cenderung indoktrinatif (value inculcation); (3) ketidakkonsistenan penjabaran berbagai dimensi tujuan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan; dan (4) keterisolasian proses pembelajaran dari konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budaya. Sejalan dengan pendapat di atas, Wahab (1999) mengemukakan beberapa kelemahan pendidikan kewarganegaraan di masa yang lalu sebagai berikut: (1) terlalu menekankan pada aspek nilai moral belaka yang menempatkan siswa sebagai objek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu; (2) kurang diarahakan pada pemahaman struktur, proses, dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; (3) pada umumnya bersifat dogmatis dan relatif ; (4) berorientasi kepada kepentingan rezim yang berkuasa. Lebih lanjut untuk menyikapi kelemahan-kelemahan pendidikan kewarganegaraan yang ada sebelumnya, maka paradigma baru pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi telah dilihat secara holistik dan kontekstual dalam tataran ideal, instrumental dan praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3 Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan

Paradigma pendidikan terkait dengan 4 (empat) hal yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan, yaitu peserta didik, (mahasiswa), dosen, materi, dan manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, paling tidak terdapat dua kutub paradigma pendidikan yang paradoksal, yaitu paradigma feodalistik dan paradigma humanistik.
Paradigma feodalistik mempunyai asumsi bahwa lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi) merupakan tempat melatih dan mempersiapkan peserta didik untuk masa datang. Oleh karena itu, peserta didik (siswa dan mahasiswa), ditempatkan sebagai objek semata dalam pembelajaran, sedangkan dosen sebagai satu-satunya sumber ilmu kebenaran dan informasi, berperilaku otoriter dan birokratis. Materi pembelajaran disusun secara rigid sehingga memasung kreativitas mahasiswa dan dosen. Sementara itu, manajemen pendidikan termasuk manajemen pembelajaran bersifat sentralistik, birokratis dan monolitik. Dalam penerapan strategi pembelajarannya, sangat dogmatis, indoktrinatif dan otoriter.
Sementara itu, paradigma humanistik mendasarkan pada asumsi bahwa pesrta didik adalah manusia yang mempunyai potensi karakteristik yang berbeda-beda. Karena itu, dalam pandangan ini mahasiswa ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan pada kebutuhan dasar mahasiswa, bersifat fleksibel, dinamis dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan memiliki relevansi dengan tuntutan dan perubahan sosial. Bjuga manajemen pendidikan dan pembelajarannya menekankan pada dimensi desntralistik, tidak birokratis, mengakui pluralitas dengan penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dan demokratis.
Mencermati arah perubahan dan penyempurnaan rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dikti di atas, telah mengindikasikan mempergunakan paradigma humanistik.