Kasihan, Dua Bulan Guru Honorer di Depok Belum Gajian

Kasihan, Dua Bulan Guru Honorer di Depok Belum Gajian

Kasihan, Dua Bulan Guru Honorer di Depok Belum Gajian

Kasihan, Dua Bulan Guru Honorer di Depok Belum Gajian
Kasihan, Dua Bulan Guru Honorer di Depok Belum Gajian

Sudah hampir dua bulan guru honorer di Kota Depok belum menerima gaji. Diketahui,

keterlambatan tersebut bisa disebabkan karena beberapa hal.

Salah satunya pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Nota Dinas dari sekolah ke Dinas Pendidikan (Disdik) yang selalu telat.

Kepala Disdik Kota Depok, Mohamad Thamrin mengatakan, pihak sekolah harus melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke disdik. Berisi seluruh laporan belanja anggaran yang dilakukan masing-masing sekolah.

“Kalau tidak ada SPJ dan nota dinas dari sekolah, kami tidak bisa mencairkan dana tersebut,

” kata Thamrin kepada Radar Depok (Radar Bogor Group), Selasa (19/02/2019).

SPJ dan nota dinas menjadi kunci utama dari pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah. Sebab, laporan belanja anggaran yang diberikan sekolah tersebut, selanjutnya diajukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD).

Setelah sekolah menyelesaikan administrasi yang diminta oleh disdik, Kata Thamrin, bendahara sekolah dapat mencairkan dana di Bank BJB, menggunakan rekening giro.

Kemudian, bendahara dapat mentransfer dana itu untuk gaji guru honorer masing-masing.

“Paling lambat empat hari proses dari pengajuan laporan sampai proses pencairan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dana BOS berasal dari dua sumber yang berbeda. Yakni, dari Pemerintah Pusat melalui APBN, maupun yang bersumber dari daerah melalui APBD.

Dana tersebut dapat digunakan hanya untuk tiga keperluan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk pembayaran gaji guru honorer, bisa diambil dari APBN dan APBD.

Sejak 2019, sistem penggajian untuk guru honorer tidak lagi diberikan pertiga bulan sekali (triwulan). Tetapi, disamakan seperti gaji guru ASN, yakni setiap bulan. Hanya saja bedanya, guru honorer digaji pada akhir bulan.

Kini juga ditetapkan, anggaran belanja diatas Rp 500 ribu tidak diperbolehkan menggunakan uang tunai. Untuk itu, pihak sekolah membelinya menggunakan cek dari Bank BJB.

“Setiap anggaran ini digunakan untuk pembelian apapun harus disertakan SPJ-nya, jadi disiplin dan terarah kegunaan uang tersebut,” tuturnya.

Terkait keterlambatan pencairan dana BOS. Kasi Kurikulum SD Disdik Kota Depok, Suhyana menuturkan, sudah menjadi rutinitas setiap bulannya disebabkan, bendahara sekolah yang tidak kunjung mengajukan laporan SPJ dan nota dinas ke Disdik. Tetapi bisa juga apabila sekolah dalam melaporkan biaya anggaran masih belum jelas.

“Kalau saat dikoreksi masih ada yang belum jelas dan sesuai, ya dikembalikan lagi ke sekolah. Jadi sekolah harus benar-benar melaporkan sesuai dengan yang dibelanjakan di lapangan,” jelasnya.

Langkah pertama dilakukan sekolah menyerahkan administrasi yang diperlukan oleh Disdik Kota Depok. Kemudian Bidang Pendidikan Dasar (Pendas), mendata sekolah yang sudah menyerahkan laporan SPJ dan nota dinas untuk seluruh sekolah dasar sebanyak 262.(RD/pin)

 

Sumber :

https://www.sudoway.id/

INOBU 3 ‘NI SEIKI NO HI’ SMAN 1 BEKASI

INOBU 3 'NI SEIKI NO HI' SMAN 1 BEKASI

INOBU 3 ‘NI SEIKI NO HI’ SMAN 1 BEKASI

INOBU 3 'NI SEIKI NO HI' SMAN 1 BEKASI
INOBU 3 ‘NI SEIKI NO HI’ SMAN 1 BEKASI

SMANSASI present..
INOBU 3 ‘NI SEIKI NO HI’

Sunday,24 May 2009
9am till end…
@SMAN 1 Bekasi
HTM 5000

Cosplay Competition
Cosplay Cabaret
Bon Odori
Taiko
Obake
Doujinshi
J-Band
etc..

Baca Juga :

Ancaman dan Gangguan terhadap NKRI

Ancaman dan Gangguan terhadap NKRI

Ancaman dan Gangguan terhadap NKRI

Ancaman dan Gangguan terhadap NKRI
Ancaman dan Gangguan terhadap NKRI
Menurut penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002, ancaman militer dapat berbentuk antara lain:
  • a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa;
  • b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersial;
  • c. spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;
  • d. sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membayakan keselamatan bangsa;
  • e. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau bekerja sama dengan teorisme dalam negeri;
  • f. pemberontakan bersenjata;
  • g. perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.
Sedangkan Ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia di masa datang, meliputi :
  • a. Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.
  • b. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
  • c. Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.
  • d. Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konfl ik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.
  • e. Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak,  penyelundupan manusia, narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.
  • f. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.
  • g. Gangguan keamanan laut seperti pembajakan/ perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.
  • h. Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.
  • i. Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.
  • j. Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

Sumber : https://downloadapk.co.id/

Komisi Militer Pusat (Republik Rakyat Cina)

Komisi Militer Pusat (Republik Rakyat Cina)

Komisi Militer Pusat (Republik Rakyat Cina)

Komisi Militer Pusat (Republik Rakyat Cina)
Komisi Militer Pusat (Republik Rakyat Cina)
Komisi Militer Pusat latihan komando dan kontrol dari Tentara Pembebasan Rakyat dan diawasi oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. CMC negara adalah nominal dianggap militer tertinggi pembuatan kebijakan tubuh dan ketuanya, dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional, adalah komandan-in-chief dari angkatan bersenjata. Pada kenyataannya, perintah dan kontrol dari PLA, bagaimanapun, masih tinggal dengan Komisi Militer Pusat Partai Komunis China Komite Sentral-yang ‘partai CMC’, juga disebut dandino. Saat ini Ketua Komisi Militer Pusat adalah Hu Jintao dan Wakil Ketua Xi Jinping , Guo Boxiong dan Xu Caihou .
Mahkamah Agung dan Mahkamah Rakyat Procuratorate

 

Mahkamah Agung Rakyat adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Republik Rakyat Cina. Hong Kong dan Makau, sebagai wilayah administrasi khusus, memiliki sistem peradilan sendiri terpisah berdasarkan tradisi common law Inggris dan Portugis sipil-hukum tradisi masing-masing, dan keluar dari yurisdiksi Mahkamah Rakyat Agung. Para hakim Mahkamah Rakyat Agung diangkat oleh Kongres Rakyat Nasional. Saat Presiden Mahkamah Agung Rakyat dan Prokurator Jenderal Agung Rakyat Procuratorate adalah Wang Shengjun dan Cao Jianming secara terpisah.
Provinsi dan pemerintah daerah

 

Para gubernur dari Cina provinsi dan daerah otonom dan walikota yang dikendalikan pusat kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat di Beijing setelah menerima persetujuan nominal Kongres Rakyat Nasional (NPC). The Hong Kong dan Makau daerah administrasi khusus (SAR) memiliki beberapa otonomi daerah karena mereka memiliki pemerintahan yang terpisah, sistem hukum, dan hukum konstitusional dasar, tetapi mereka datang di bawah kendali Beijing dalam hal urusan luar negeri dan keamanan nasional, dan eksekutif kepala mereka dipilih sendiri oleh pemerintah pusat.
Di bawah tingkat provinsi pada tahun 2004 ada 50 prefektur pedesaan, 283 kota tingkat prefektur, 374 tingkat kabupaten-kota, 852 kabupaten daerah tingkat bawah yurisdiksi kota terdekat, dan 1.636 kabupaten. Ada juga 662 kota-kota (termasuk yang dimasukkan ke dalam empat kotamadya terpusat dikontrol), 808 kabupaten kota, dan 43.258 kota-tingkat daerah. Kabupaten dibagi menjadi kota-kota dan desa-desa. Sementara sebagian besar pejabat yang ditunjuk menjalankan mereka, beberapa tingkat lebih rendah telah yurisdiksi pemilihan umum langsung. Organ pemerintahan sendiri daerah otonom etnis (daerah, prefektur, dan kabupaten)-rakyat kongres dan penduduk pemerintah-latihan kekuatan yang sama seperti provinsi-tingkat rekan-rekan tetapi dipandu tambahan oleh Undang-Undang tentang Otonomi Etnis Daerah dan memerlukan Komite NPC Standing persetujuan untuk memberlakukan aturan yang mereka “dalam pelaksanaan otonomi” dan “dalam terang karakteristik politik, ekonomi, dan budaya dari kelompok etnis atau kelompok etnis di daerah.”

353 Siswa SMPN 4 Ikut UNKP

353 Siswa SMPN 4 Ikut UNKP

353 Siswa SMPN 4 Ikut UNKP

353 Siswa SMPN 4 Ikut UNKP
353 Siswa SMPN 4 Ikut UNKP

Sebanyak 353 siswa-siswi SMP Negeri 4 Ambon mengikuti Ujian Nasional

Kertas Pinsil (UNKP) selama empat hari, yakni Senin sampai Kamis (23 sampai 26 April 2018).

UNKP pada SMPN 4 Ambon diawasi oleh para pengawas dengan sistem silang,”kata Kepala SMP Negeri 4 Ambon O. Sitaniapessy, S.Pd di Ambon, Selasa (24/4/2018).

Sitaniapessy mengakui, tahun ajaran 2017-2018 ini pihaknya belum dapat melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), karena terbentur dengan sarana dan pra sarana (Sarpras) yang belum memadai.

Kondisi sarpras pada SMPN 4 masih kurang misalnya komputer

sebanyak 80 buah, server harus lima buah, ditambah dengan harus ada penambahan daya listrik.

SMPN 4 Ambon menggelar UNKP dimulai pukul 11.30 WIT karena sesuai petunjuk pelaksanaan UN, 30 menit setelah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang berlangsung pukul 10.00 WIT baru diikuti dengan UNKP.

Menurutnya, tahun ajaran 2018-2019 ini pihaknya sedang

melakukan penambahan komputer, termasuk penambahan daya listrik dan server. Seluruh kelengkapan harus disiapkan untuk menunjang UNBK nanti.

“Sebagai pimpinan sekolah Sitaniapessy optimis, tahun ajaran 2018-2019 SMPN 4 Ambon sudah siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK),”janjinya.(TM04)

 

Baca Juga :

Plt. Gubernur Mewisuda 154 Lulusan SUPM Negeri Waiheru

Plt. Gubernur Mewisuda 154 Lulusan SUPM Negeri Waiheru

Plt. Gubernur Mewisuda 154 Lulusan SUPM Negeri Waiheru

Plt. Gubernur Mewisuda 154 Lulusan SUPM Negeri Waiheru
Plt. Gubernur Mewisuda 154 Lulusan SUPM Negeri Waiheru

Plt. Gubernur Maluku DR. Zeth Sahuburua mewisuda 154 lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Waiheru, angkatan ke-30 tahun pelajaran 2017/2018 bertempat di Aula SUPM Waiheru Ambon, Senin (14/5/2018).

Dalam sambutannya Sahuburua mengatakan, dirinya merasa bangga

dan menyambut gembira pelaksanaan wisuda dimaksud, karena memiliki makna strategis bukan saja bagi para wisudawan dan orang tua atau keluarga, tetapi juga bagi kepentingan daerah, bangasa dan negara.

Wisuda ini menunjukkan eksistensi lembaga SUPM Negeri Waiheru Ambon yang setiap tahun mampu melahirkan sumberdaya manusia berkualitas dan siap pakai, sebagai asset penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Menurut Sahuburua, SUPM Negeri Waiheru menjadi wadah yang strategis untuk menjawab kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas, dalam rangka menggerakkan sumberdaya terutama kelautan dan perikanan, sekaligus menjadi pilar pembangunan kemaritiman di daerah ini.

Olehnya itu, percepatan pembangunan Maluku berbasis kemaritiman merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, mengingat beban pembangunan di wilayah bercirikan archipelago sangat berat, dengan luas lautan mencapai 92,4 persen serta jumlah pulau kurang lebih 1.340.

Khusus menyangkut problem aksesibilitas dan konektivitas, maka hal ini berimplikasi ke semua bidang pembangunan. Karena tantangan kita kepulauan di Maluku cukup kompleks, baik menyangkut long distance commerce maupun short and middle range trade.

Dikatakan, pogram pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman yang sangat progresif dalam rangka pengembangan sektor kemaritiman, khususnya daerah-daerah berciri archipelago seperti Maluku.

Sahuburua sangat optimis, pemerintah pusat akan selalu memberikan perhatian

dan telah menyampaikan program-program strategis untuk Maluku masa depan.

Yang harus dirintis dan lebih digiatkan saat ini adalah bagaimana membangun sumberdaya manusia kemaritiman, serta membangun budaya dan paradigma kemaritiman melalui sebuah Revolusi Mental.
Wisudawan/Wisudawati

Dia berharap, SUPM Negeri Waiheru Ambon harus mampu menjadi bagian

dari gerakan Revolusi Mental, dengan mewujudkan kapasitasnya dalam membentuk sumberdaya manusia kemaritiman yang berkualitas, profesional, berintegritas serta memiliki disiplin yang tinggi, guna mentransformasikan seluruh potensi sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal melalui jalur pendidikan.

“SUPM Negeri Waiheru juga harus tertantang untuk melakukan pembinaan serta pembenahan kurikulum yang lebih bermuatan lokal dan spesifik, agar lulusan yang dihasilkan mampu berkompetisi dan bersaing dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan,”pintanya.(TM02)

 

Sumber :

https://blog-fiesta.com/sejarah-gitar/

PPDB SMKN 7 Ambon, Naik Signifikan

PPDB SMKN 7 Ambon, Naik Signifikan

PPDB SMKN 7 Ambon, Naik Signifikan

PPDB SMKN 7 Ambon, Naik Signifikan
PPDB SMKN 7 Ambon, Naik Signifikan

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pembelajaran 2018/2019 pada SMK Negeri 7 Ambon

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun pembelajaran lalu.

PPDB tahun 2017 lalu sekitar 190-an siswa sedangkan tahun 2018 sebanyak 247 siswa atau naik 20 persen,”kata Kepala SMK Negeri 7 Ambon Drs. Saiful, MM.Pd di Ambon, Selasa (24/7/2018).

Menurut Saiful, sesuai kuota jumlah siswa yang keluar sama dengan jumlah siswa yang diterima, karena terkait dengan sarana dan prasarana yang ada atau tersedia.

Namun, karena dibukanya salah satu jurusan/kompetensi keahlian baru yaitu Perfileman

dan peminat yang masuk di jurusan Teknik Informatika bertambah, maka tahun 2018 ini terjadi kenaikkan sekitar 20 persen.

Intinya adalah: tidak boleh ada siswa yang tidak sekolah, sehingga kenaikkan sekitar 20 persen siswa baru merupakan bagian dari target maksimal SMKN 7 Ambon.

Terjadi penambahan empat ruang kelas dari hasil penerimaan siswa baru

, sehingga ruang Aula dan ruang Guru di lantai satu dijadikan sebagai ruag kelas siswa.

“Kondisi ini sudah dilaporkan kepada Kepala Dinas Dikbud Maluku Drs. M. saleh Thio, M.Si dan akan diakomodir pada tahun 2019 nanti,”ucapnya.

Dikatakan, kekurangan meja kursi untuk kebutuhan tiga ruang kelas siswa sudah di pesan oleh pihak sekolah dan dalam waktu dekat sudah terpenuhi, sementara satu ruang kelas dipakai ruang praktek musik siswa.

Proses belajar mengajar sesuai dengan Permendikbud tentang hari belajar, maka SMKN 7 Ambon sudah melaksanakan lima hari belajar dan tahun ini merupakan tahun kedua.

Soal pemenuhan jam mengajar guru 40 jam per minggu maka siswa masuk kelas jam 7.00 Wit dan pulang jam 15.00 Wit (jam 3 sore).(TM02)

 

Sumber :

https://blog-fiesta.com/niat-puasa-senin-kamis/

Dewi Sartika Gantikan Ahmad Hadadi sebagai Kadisdik Jabar

Dewi Sartika Gantikan Ahmad Hadadi sebagai Kadisdik Jabar

Dewi Sartika Gantikan Ahmad Hadadi sebagai Kadisdik Jabar

Dewi Sartika Gantikan Ahmad Hadadi sebagai Kadisdik Jabar
Dewi Sartika Gantikan Ahmad Hadadi sebagai Kadisdik Jabar

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melantik Dewi Sartika

menjadi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat menggantikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat sebelumnya, Ahmad Hadadi. Ahmad Hadadi dirotasi menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Daerah.

Dengan pergantian ini, Hadadi berharap, kepala dinas yang baru dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah tepat dan dapat menyempurnakan kebijakan tersebut apabila ada kekurangan-kekurangannya. Hadadi pun menghimbau agar memberikan dukungan semaksimal mungkin kepada kepala dinas baru.

“Kita paham bahwa Dinas Pendidikan  Jawa Barat mengelola sekolah se-Jawa Barat,

mulai dari SMA, SMK dan SLB. Apalagi harapan tadi yang disebutkan oleh pak Sekda terus ada percepatan, disebutnya dengan ngabret. Dan juga harus menyelesaikan persoalan-persoalan pengangguran, khususnya yang lulusan SMK, saya kira ini tidak mudah dan perlu ada program terobosan-terobosan” ujar Hadadi saat ditemui usai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (7/1/2019).

Selain itu, Hadadi memberikan kesan pesan pengalamannya menjadi Kepala Dinas di Dinas Pendidikan Jawa Barat,

“Kami merasa senang merasa bahagia mendapat dukungan dari kawan-kawan.

Saya merasa nyaman dan dibantu sekali oleh kawan-kawan. Tentunya, mudah-mudahan kenangan yang begitu mengesankan ini bisa terus dipelihara,” kata Hadadi.

Sementara itu, Dewi Sartika mulai menjalani tugas sebagai Kadisdik Jabar hari ini. Ia mengatakan, pagi ini sudah menjalani rutinitas Apel bersama di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kadisdik Jabar mengatakan, sebagai lembaga besar, Dinas Pendidikan Jawa Barat harus kompak.

“Sudah bertemu pak Hadadi juga, saya diberikan penguatan. Ini lembaga besar, kita harus bangga dengan kebesarannya. Harus punya manfaat yang besar pula. Itu kata kuncinya, besar, cepat dan tepat,” tutur Kadisdik Jabar.***

 

Baca Juga :

KBBI Braille, Tunjang Kebutuhan Siswa Tunanetra

KBBI Braille, Tunjang Kebutuhan Siswa Tunanetra

KBBI Braille, Tunjang Kebutuhan Siswa Tunanetra

KBBI Braille, Tunjang Kebutuhan Siswa Tunanetra
KBBI Braille, Tunjang Kebutuhan Siswa Tunanetra

— Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) telah mencetak Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) Braille pertama untuk penyandang disabilitas netra dengan mengalihhurufkan KBBI V cetakan II.

Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Poppy Dewi Puspitawati mengatakan, ini merupakan KBBI Braille pertama di Indonesia. Menurut dia, penyediaan kamus bahasa Indonesia untuk penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra menjadi komitmen pemerintah.

“Intinya kami ingin semua anak-anak mendapat pendidikan. Kami akan sosialisasikan kamus ini di mana pun Sekolah Luar Biasa (SLB) berada,” katanya, seperti dilansir Pikiran Rakyat. Poppy menambahkan, melalui KBBI Braille ini siswa akan mendapat informasi terutama terkait kosakata baru, sehingga menambah wawasan bagi anak berkebutuhan khusus ini.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud bekerja sama dengan

Balai Penerbitan Braille Indonesia Kementerian Sosial dalam penyusunan KBBI Braille tersebut. Tahapan demi tahapan dilakukan dalam menyempurnakan kamus tersebut agar layak dicetak dan digunakan oleh penyandang disabilitas tersebut.

Pertama, tahapan pengalihan huruf latin ke Braille, kemudian penyuntingan oleh beberapa penyandang disabilitas langsung agar menghindari kesalahan penulisan, keterbacaan, dan lainnya. Terakhir adalah tahap pencetakan dan penjilidan KBBI Braille.

“KBBI Braille ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh teman-teman penyandang disabilitas tersebut,”

ujar Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dadang Sunendar, saat memberikan paparan pada acara Taklimat Media Kongres Bahasa Indonesia XI di Kantor Kemendikbud dilansir dari kemendikbud.go.id.

Braille adalah sistem tulisan dan cetakan untuk para tunanetra berupa kode yang terdiri atas enam titik dalam pelbagai kombinasi yang ditonjolkan pada kertas sehingga dapat diraba. Braille itu diciptakan oleh seorang tunanetra Perancis yang bernama Louis Braille yang menderita kebutaan waktu kecil.

Secara fisik, KBBI Braille tidak jauh berbeda dari KBBI V, hanya saja terdapat tambahan nama instansi pengalih huruf berikut pencetaknya serta logo Braille. Keberadaan KBBI Braille ini juga merupakan satu dari sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terutama para penyandang disabilitas netra.***

 

Sumber :

https://nashatakram.net/fardu-rukun-shalat/

 

17 Program Telah Diluncurkan Selama 100 Hari Kerja Gubernur Jawa Barat

17 Program Telah Diluncurkan Selama 100 Hari Kerja Gubernur Jawa Barat

17 Program Telah Diluncurkan Selama 100 Hari Kerja Gubernur Jawa Barat

17 Program Telah Diluncurkan Selama 100 Hari Kerja Gubernur Jawa Barat
17 Program Telah Diluncurkan Selama 100 Hari Kerja Gubernur Jawa Barat

sebanyak 17 program telah resmi diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

(Pemprov Jabar) dalam kurun waktu 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih 2018-2019. Selain menunjukan kesigapan Pemprov Jabar untuk Ngabret membangun Jawa Barat selama 5 tahun ke depan, program-program tersebut merupakan buah dari visi Jabar Juara untuk menyelasaikan berbagai permasalahan di Jawa Barat.

“Kami berani ngabret karena semua program telah disiapkan, dengan semangat perubahan dan optimisme, alhamdulillah semua berjalan lancar, 17 program telah dirilis guna membawa perubahan yang fundamental,” ucap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam kegiatan Japri Ekspos “100 Hari kerja Jabar Juara Lahir Batin” di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, 28 Desember 2018.

17 program tersebut antara lain Jabar Quick Respons

(JQR), Ngabring Ka Sakola, Jabar Masagi, Jabar Saber Hoaks, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cota (Sekoper Cinta), Pesantren Juara, Kotak Literasi Cerdas (Kolecer) dan Maca Dina Digital Library (Candil), Desa Digital, Satu Desa Satu Tahfidz (Sadesha), Bus Wisata Perkotaan di Jawa Barat, Layad Rawat, Ground Breaking TPPAS Luna (Lulut-Nambo), Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra),  Bumdesa Juara, Maghrib Mengaji, Lomba Santri dan One Village One Company.

Ridwan mengatakan, pembangunan dalam sebuah daerah memiliki banyak dimensi,l sehingga menjadi wajar jika ada beberapa program yang belum bisa ditunjukan selama 100 hari kerja. “Program-program ini adalah penggalan dan pondasi untuk menunjukan harapan kedepannya bahwa Jabar akan lebih baik,” ucapnya.

Ridwan optimis Jawa Barat akan menjadi provinsi terbaik di Indonesia dengan syarat terus berinovasi dan selalu melakukan kolaborasi dalam proses pembangunan. Salah satu buktinya adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri kepada Provinsi Jawa Barat dalam kategori Pengganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling futuristik.

Jabar Masagi

Salah satu program Pemprov Jabar yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan

Jawa Barat adalah Jabar Masagi. Secara umum, Jabar Masagi adalah pendidikan karakter yang berpijak pada pendidikan budi pekerti yang berdampak pada akhlak sosial yang mengandung keluhuran nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya dari masing-masing wilayah di Jawa Barat.

Selain itu, Jabar Masagi juga bertujuan untuk menumbuhkan generasi muda Jawa Barat yang mampu belajar merasakan (Surti), belajar memahami (Harti), Belajar melakukan (Bukti) dan belajar hidup bersama (Bakti) dan mampu menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Jawa Barat.

Kepala Dinas Pendidikan, Ahmad Hadadi menjelaskan, proses penerapan program jabar Masagi di sekolah akan diterjemahkan sesuai dengan mata pelajaran melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di masing-masing daerah.

“Jadi disesuaikan juga dengan mata pelajaran dan kearifan lokal yang ada di daerah, misalnya  seperti membaca al-quran atau gerakan literasi sebelum masuk kegiatan belajar mengajar,” ucap Hadadi baru-baru ini.***

 

Sumber :

https://solopellico3p.com/pengertian-shalat/